Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sering kali baru diperiksa ketika mendekati tenggat pembayaran. Padahal, mengecek tagihan lebih awal dapat membantu pemilik rumah, tanah, maupun bangunan menghindari keterlambatan dan memastikan data objek pajaknya sudah benar.
Bagi warga Kota Malang, pengecekan dan pembayaran PBB-P2 kini dapat dilakukan melalui sejumlah kanal digital maupun layanan pembayaran yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Pemerintah Kota Malang juga memberikan sejumlah keringanan pajak pada 2026, termasuk pembebasan tagihan tertentu dan penghapusan sanksi administrasi.
Lalu, bagaimana cara mengecek tagihan PBB-P2, membayarnya secara online, dan memastikan apakah program pemutihan denda masih berlaku?
Warga Kota Malang dapat menggunakan layanan e-SPPT yang disediakan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang. Layanan ini membantu wajib pajak melihat informasi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) berdasarkan Nomor Objek Pajak (NOP).
Berikut langkah-langkahnya:
Buka situs resmi e-SPPT PBB Kota Malang.
Siapkan NOP yang tercantum pada SPPT PBB.
Masukkan NOP ke kolom yang tersedia.
Isi kode verifikasi atau CAPTCHA jika diminta.
Tekan tombol untuk mengecek NOP.
Periksa informasi SPPT dan tagihan yang ditampilkan. Simpan atau cetak rincian jika diperlukan.
Pastikan NOP yang dimasukkan sesuai dengan objek pajak yang ingin diperiksa. Jika data tidak muncul, jangan langsung menyimpulkan bahwa objek tersebut tidak memiliki tagihan. Periksa kembali nomor yang dimasukkan atau hubungi layanan PBB Bapenda Kota Malang.
Layanan resmi tersebut dapat diakses melalui portal e-SPPT Kota Malang. <Cite refs={["turn575436search0"]}/>
Setelah mengetahui nominal tagihan, warga dapat memilih kanal pembayaran yang tersedia. Berdasarkan informasi layanan dan tutorial pembayaran Bapenda Kota Malang, pilihan kanal mencakup sejumlah layanan digital serta gerai pembayaran.
Beberapa pilihan yang tercantum pada kanal informasi Bapenda antara lain:
Marketplace: Tokopedia.
Dompet digital: OVO dan GoPay.
Gerai ritel modern: Indomaret dan Alfamart.
Kantor Pos dan agen Laku Pandai: sesuai layanan yang tersedia.
QRIS: kanal pembayaran yang diberitakan tersedia untuk pembayaran PBB Kota Malang.
Ketersediaan kanal dan langkah pembayaran dapat berubah. Sebelum membayar, pastikan pilihan pembayaran yang digunakan memang menyediakan layanan PBB-P2 Kota Malang. Buka tutorial aplikasi Bapenda Kota Malang untuk melihat panduan yang disediakan. <Cite refs={["turn575436search1","turn575436search4"]}/>
Periksa nama wajib pajak, NOP, dan nominal tagihan sebelum mengonfirmasi pembayaran.
Pastikan transaksi dilakukan melalui aplikasi atau mitra pembayaran yang benar.
Simpan bukti pembayaran digital, baik berupa struk, tangkapan layar, maupun bukti transaksi elektronik.
Periksa kembali status pelunasan setelah pembayaran berhasil.
Jika status belum berubah, simpan bukti transaksi dan hubungi layanan resmi Bapenda.
Hindari membayar melalui rekening pribadi yang mengatasnamakan petugas pajak. Gunakan kanal pembayaran yang dapat diverifikasi melalui informasi resmi pemerintah daerah.
Wajib pajak perlu memperhatikan tenggat pembayaran karena keterlambatan dapat menimbulkan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk tahun pajak 2026, jatuh tempo pembayaran PBB Kota Malang dilaporkan pada 31 Juli 2026. Artinya, per 16 Oktober 2026, tanggal tersebut telah lewat. <Cite refs={["turn575436search4"]}/>
Bagi warga yang belum melunasi tagihan, langkah yang dapat dilakukan adalah:
Cek kembali tagihan melalui e-SPPT.
Pastikan apakah terdapat tunggakan dari tahun sebelumnya.
Periksa apakah sanksi administrasi sudah dihapus melalui program keringanan yang berlaku.
Konfirmasikan jumlah yang harus dibayar kepada Bapenda sebelum menyelesaikan transaksi.
Jangan menganggap bahwa keterlambatan otomatis dihapus hanya karena pemerintah pernah mengadakan program pemutihan. Masa berlaku dan cakupan program harus diperiksa terlebih dahulu.
Ada dua kebijakan yang perlu dibedakan warga Kota Malang pada 2026: pembebasan tagihan PBB dengan nominal tertentu dan penghapusan sanksi administrasi untuk tunggakan pajak.
Pada Agustus 2026, Bapenda Kota Malang mengumumkan program pembebasan sanksi administrasi pajak daerah dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Berdasarkan pemberitaan pada 4 Agustus 2026, program tersebut mencakup PBB untuk masa pajak 1994–2026. Untuk PBB, wajib pajak dapat melunasi pokok pajak melalui mekanisme yang berlaku, sementara sanksi administrasi dihapuskan secara otomatis dalam sistem sesuai cakupan program. <Cite refs={["turn257083search1"]}/>
Namun, batas akhir program penghapusan denda tersebut belum dapat dipastikan dari informasi yang berhasil diverifikasi. Karena itu, warga yang ingin memanfaatkan program ini pada Oktober 2026 perlu mengonfirmasi status terbarunya kepada Bapenda Kota Malang sebelum membayar.
Informasi dapat diminta melalui kanal resmi Bapenda:
Situs: Bapenda Kota Malang
Layanan PBB: 0811-3200-0190
Telepon informasi: (0341) 751 532
Nomor layanan tersebut tercantum pada laman resmi Bapenda Kota Malang. <Cite refs={["turn575436search9"]}/>
Selain program penghapusan sanksi administrasi, Pemkot Malang juga memberikan keringanan bagi wajib pajak dengan ketetapan PBB terutang hingga Rp30.000. Kebijakan ini diberitakan pada Maret 2026, dengan tagihan tetap tercantum dalam SPPT tetapi otomatis berstatus lunas sehingga warga yang memenuhi ketentuan tidak perlu membayar nominal tersebut. <Cite refs={["turn257083search2"]}/>
Kebijakan ini berbeda dari pemutihan denda. Pembebasan tagihan menyangkut nominal pokok pajak tertentu, sedangkan penghapusan sanksi administrasi berkaitan dengan denda yang timbul akibat keterlambatan atau tunggakan sesuai cakupan program.
Jika tagihan Anda berada di bawah atau sama dengan Rp30.000, periksa status pada SPPT terlebih dahulu. Jangan melakukan pembayaran hanya berdasarkan perkiraan atau informasi dari pihak yang tidak resmi.
Ada kalanya wajib pajak menemukan perbedaan nama pemilik, alamat, luas tanah, luas bangunan, atau informasi lainnya pada SPPT. Dalam kondisi tersebut, warga sebaiknya mengajukan pemeriksaan data kepada Bapenda.
Bapenda Kota Malang menyediakan layanan administrasi PBB, termasuk permohonan salinan SPPT, pembetulan SPPT, pendaftaran objek pajak baru, mutasi objek pajak, keberatan, pengurangan ketetapan, serta permohonan pengurangan atau penghapusan denda administrasi. <Cite refs={["turn575436search6"]}/>
Siapkan NOP, identitas wajib pajak, SPPT yang tersedia, dan dokumen pendukung yang relevan. Persyaratan pastinya dapat berbeda menurut jenis permohonan, sehingga periksa terlebih dahulu melalui laman layanan Bapenda Kota Malang.
Jangan mengabaikan tagihan hanya karena terdapat ketidaksesuaian data. Ajukan klarifikasi agar kewajiban dan data objek pajak dapat ditangani sesuai prosedur.
Informasi mengenai diskon dan pemutihan denda sering menarik perhatian masyarakat. Situasi ini juga dapat dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk meminta transfer ke rekening pribadi atau menyebarkan tautan pembayaran palsu.
Agar lebih aman, lakukan beberapa langkah berikut:
Periksa pengumuman melalui situs dan media sosial resmi Pemkot atau Bapenda Kota Malang.
Jangan membagikan OTP, PIN, atau kata sandi perbankan kepada siapa pun.
Jangan membuka tautan pembayaran dari pesan yang sumbernya tidak jelas.
Pastikan nama penerima dan nominal pembayaran sesuai dengan kanal resmi.
Jika ragu, hubungi layanan PBB Bapenda sebelum melakukan transaksi.
Kewaspadaan ini penting terutama ketika ada pengumuman program yang memiliki masa berlaku terbatas.
Mengurus PBB-P2 di Kota Malang dapat dimulai dengan langkah sederhana: mengecek NOP melalui e-SPPT, memilih kanal pembayaran yang tersedia, dan menyimpan bukti transaksi.
Untuk 2026, warga perlu memperhatikan bahwa jatuh tempo pembayaran telah berlalu pada 31 Juli. Program penghapusan sanksi administrasi diumumkan pada Agustus, tetapi batas akhir program perlu dikonfirmasi langsung kepada Bapenda. Sementara itu, pembebasan tagihan PBB hingga Rp30.000 merupakan kebijakan berbeda yang juga perlu diperiksa statusnya pada SPPT masing-masing.
Dengan menggunakan kanal resmi dan memastikan informasi terbaru sebelum membayar, warga dapat menghindari kesalahan transaksi sekaligus mengetahui apakah berhak mendapatkan keringanan pajak.
