Ketika air bersih sulit didapat, persoalannya bukan lagi sekadar soal haus. Bagi masyarakat, kekurangan air juga dapat berarti bertambahnya biaya, waktu, dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Musim kemarau 2026 membuat krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Malang. BPBD Kabupaten Malang mencatat sedikitnya 12 desa di enam kecamatan berada dalam kondisi darurat pasokan air bersih. Hingga 23 September 2026, lebih dari 2,6 juta liter air telah didistribusikan kepada wilayah terdampak.
Kondisi ini menunjukkan bahwa air bersih memiliki kaitan erat dengan kehidupan ekonomi masyarakat.
Dalam kondisi normal, masyarakat mungkin tidak terlalu memikirkan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh air. Namun, ketika sumber air mengering, kebutuhan tersebut dapat berubah menjadi pengeluaran tambahan.
Warga bisa membutuhkan biaya untuk membeli air, mengambil air dari lokasi yang lebih jauh, menyediakan wadah penyimpanan, hingga menambah ongkos transportasi.
Artinya, ketika pasokan air berkurang, anggaran rumah tangga yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan lain dapat ikut terpakai untuk memenuhi kebutuhan dasar air.
Bagi keluarga dengan pendapatan terbatas, tambahan pengeluaran tersebut tentu dapat semakin mempersempit ruang keuangan sehari-hari.
Krisis air juga dapat memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat.
Pelaku usaha kecil yang membutuhkan air untuk mencuci bahan baku, memasak, membersihkan peralatan, atau menjaga kebersihan tempat usaha dapat mengalami peningkatan biaya operasional.
Petani juga menghadapi risiko yang berbeda. Kekurangan air dapat mengganggu kegiatan pertanian dan meningkatkan kebutuhan untuk mencari sumber air alternatif. Jika kondisi berlangsung panjang, persoalannya bukan hanya biaya mendapatkan air, tetapi juga potensi berkurangnya produktivitas.
Dengan demikian, air bersih sebenarnya merupakan bagian dari infrastruktur ekonomi. Ketika akses terhadap air terganggu, aktivitas rumah tangga dan usaha juga dapat ikut terganggu.
BPBD Kabupaten Malang saat ini melakukan distribusi air sebagai langkah darurat. Hingga 23 September, sebanyak 2.653.000 liter air telah disalurkan ke wilayah terdampak. Kecamatan Sumbermanjing Wetan menjadi salah satu wilayah dengan kebutuhan terbesar, dengan lebih dari 1 juta liter air telah didistribusikan.
Distribusi tersebut penting untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Namun, jika kekeringan berulang setiap tahun, pemerintah juga perlu melihat persoalan ini dari sisi anggaran jangka panjang.
Biaya untuk mengirim air dengan truk tangki akan terus muncul setiap kali krisis terjadi. Karena itu, pemerintah perlu membandingkan biaya penanganan darurat dengan investasi untuk mengurangi risiko kekeringan, seperti pembangunan infrastruktur air, jaringan perpipaan, sumur, embung, dan fasilitas penyimpanan air.
Pemerintah Kabupaten Malang sendiri sebelumnya telah memprediksi bahwa musim kemarau 2026 akan berlangsung cukup panjang, dengan puncak kemarau pada Agustus–September. Pemerintah juga mengidentifikasi sejumlah wilayah yang memiliki risiko kekeringan.
Distribusi air bersih merupakan solusi yang dibutuhkan ketika masyarakat sudah mengalami krisis. Namun, sifatnya tetap jangka pendek.
Untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan tangki air, penanganan perlu diarahkan pada peningkatan ketahanan air. Salah satu usulan yang muncul adalah memperkuat infrastruktur pengairan melalui pipanisasi, sumur bor, perbaikan daerah aliran sungai, serta optimalisasi waduk dan embung.
Investasi semacam ini membutuhkan anggaran di awal, tetapi manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka lebih panjang.
Sederhananya, pemerintah tidak hanya perlu menghitung “berapa biaya mengirim air hari ini?”, tetapi juga “berapa biaya yang bisa dihemat jika wilayah tersebut memiliki sumber dan jaringan air yang lebih tahan terhadap kemarau?”
Bagi masyarakat, kondisi ini menjadi pengingat bahwa kebutuhan dasar juga perlu masuk dalam perencanaan keuangan.
Menyediakan cadangan dana untuk kondisi darurat, menggunakan air secara efisien, dan memiliki tempat penyimpanan air dapat menjadi langkah sederhana untuk mengurangi tekanan ketika pasokan terganggu.
Sementara bagi pemerintah, krisis air menjadi pengingat bahwa pengelolaan anggaran tidak hanya tentang membiayai kebutuhan saat masalah terjadi, tetapi juga mengalokasikan dana untuk mencegah masalah menjadi lebih besar.
Krisis air bersih di 12 desa Kabupaten Malang menunjukkan bahwa persoalan lingkungan dapat dengan cepat berubah menjadi persoalan ekonomi.
Ketika air sulit diperoleh, rumah tangga menghadapi tambahan biaya, pelaku usaha menghadapi risiko kenaikan biaya operasional, sementara pemerintah harus mengalokasikan sumber daya untuk penanganan darurat.
Karena itu, menjaga ketersediaan air bukan hanya persoalan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Investasi pada ketahanan air juga merupakan investasi untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.
