Bagi pedagang pasar, lapak bukan sekadar tempat berjualan. Di sanalah modal diputar, pelanggan datang, dan pendapatan keluarga bergantung.
Karena itu, ketika muncul dugaan pungutan dalam pengelolaan lapak, persoalannya tidak berhenti pada urusan administrasi pasar. Ada persoalan yang lebih besar: berapa sebenarnya biaya yang harus dikeluarkan pedagang untuk mendapatkan tempat berjualan, kepada siapa pembayaran dilakukan, dan apakah seluruh prosesnya memiliki dasar yang jelas?
Pertanyaan tersebut kini ikut muncul dalam penyidikan dugaan korupsi pengelolaan los, bedak, dan kios di Pasar Karangploso, Kabupaten Malang.
Bagi pedagang, mendapatkan lapak berarti mendapatkan akses untuk menjalankan bisnis.
Semakin strategis lokasinya, semakin besar pula potensi pelanggan yang bisa dijangkau. Karena itu, lapak memiliki nilai ekonomi tersendiri.
Namun, nilai ekonomi tersebut juga membuat proses penempatan lapak harus memiliki aturan yang jelas.
Pedagang perlu mengetahui berapa biaya resminya, apa saja persyaratannya, siapa pihak yang berwenang, serta dokumen apa yang akan diterima setelah pembayaran dilakukan.
Tanpa kejelasan tersebut, biaya memperoleh tempat usaha dapat berubah menjadi beban yang sulit diprediksi.
Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang telah meningkatkan dua perkara dugaan korupsi di Pasar Karangploso dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Perkara tersebut berkaitan dengan pengelolaan los atau bedak di Pasar Sayur dan Pasar Buah Karangploso.
Dalam prosesnya, lebih dari 20 saksi telah diperiksa, termasuk pedagang, pengurus paguyuban, pejabat, dan pihak lain yang dianggap mengetahui persoalan tersebut.
Penyidik juga telah melakukan verifikasi dokumen dan mengamankan sejumlah kuitansi serta menelusuri penerimaan dan aliran dana.
Dari keterangan sementara, terdapat dugaan pedagang menyetorkan uang kepada oknum tertentu dengan iming-iming memperoleh hak penempatan atau penggunaan bedak maupun los. Nominal yang disebut berada di kisaran Rp100 juta hingga Rp300 juta untuk satu bedak atau los, bergantung pada ukuran dan lokasi.
Namun, angka tersebut masih merupakan keterangan sementara. Kejari belum menetapkan total kerugian negara maupun mengungkap secara rinci pihak yang diduga menerima dana.
Bayangkan seorang pedagang harus mengeluarkan uang dalam jumlah besar sebelum bisa mulai berjualan.
Uang tersebut seharusnya dapat digunakan untuk membeli stok, memperbaiki tempat usaha, membayar tenaga kerja, atau menjadi modal untuk beberapa bulan pertama.
Jika biaya mendapatkan lapak tidak jelas, pedagang menghadapi risiko modal usaha yang lebih besar sejak awal.
Masalahnya bukan hanya “berapa uang yang dibayarkan”, tetapi juga apakah pembayaran tersebut memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi.
Transparansi menjadi penting karena pedagang membutuhkan kepastian bahwa uang yang mereka keluarkan benar-benar masuk melalui jalur yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pasar Karangploso memiliki peran penting bagi aktivitas perdagangan hasil pertanian dan hasil bumi di Kabupaten Malang.
Artinya, tata kelola pasar memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar urusan kios.
Jika pedagang mendapatkan kepastian tempat usaha, mereka dapat menjalankan aktivitas perdagangan dengan lebih tenang. Sebaliknya, ketidakjelasan dalam pengelolaan lapak dapat menciptakan biaya tambahan dan ketidakpastian bagi pelaku usaha.
Pada akhirnya, kualitas pengelolaan pasar ikut menentukan seberapa sehat ekosistem perdagangan di dalamnya.
Kejari sendiri menekankan pentingnya pengelolaan yang benar karena persoalan tersebut bersentuhan langsung dengan pedagang dan masyarakat yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada pasar.
Kasus ini juga menunjukkan pentingnya sistem administrasi aset dan pasar yang dapat ditelusuri.
Misalnya, data setiap lapak dapat dicatat secara digital: siapa pemegang haknya, lokasi lapak, status pembayaran, tarif resmi, dokumen penempatan, hingga riwayat perubahan pengguna.
Dengan sistem seperti itu, proses pengelolaan menjadi lebih mudah diawasi.
Pedagang pun tidak harus bergantung pada informasi informal mengenai harga atau prosedur mendapatkan lapak.
Semakin banyak informasi yang tersedia secara terbuka, semakin kecil ruang munculnya biaya yang tidak jelas.
Dalam bisnis, kepastian biaya sangat penting.
Pedagang perlu menghitung modal awal, biaya operasional, pembelian stok, transportasi, hingga potensi keuntungan. Jika muncul biaya yang tidak terduga dalam proses mendapatkan tempat usaha, perhitungan tersebut bisa berubah.
Karena itu, pengelolaan pasar yang transparan sebenarnya bukan hanya persoalan tata kelola pemerintahan.
Ini juga merupakan bagian dari menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pedagang kecil.
Ketika aturan dan tarif jelas, pedagang dapat menghitung kebutuhan modal dengan lebih baik. Pemerintah daerah juga dapat memastikan setiap penerimaan dari pengelolaan aset pasar tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penyidikan dugaan korupsi di Pasar Karangploso masih berjalan. Kejaksaan masih memeriksa saksi, mendalami dokumen, serta menelusuri aliran dana untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap.
Artinya, kesimpulan mengenai pihak yang bertanggung jawab maupun total kerugian belum dapat ditarik sebelum proses hukum selesai.
Namun, ada satu hal yang sudah jelas dari kasus ini: pengelolaan fasilitas publik yang digunakan untuk kegiatan ekonomi membutuhkan sistem yang transparan dan dapat diawasi.
Sebab bagi pedagang, lapak adalah tempat mencari nafkah. Bagi pemerintah, lapak merupakan bagian dari aset dan fasilitas publik. Dan bagi perekonomian daerah, pasar merupakan ruang bertemunya produksi, perdagangan, dan konsumsi.
Ketiganya membutuhkan satu hal yang sama: kepastian aturan.
Kasus Pasar Karangploso menjadi pengingat bahwa tata kelola pasar bukan sekadar urusan mengatur kios. Di balik setiap lapak terdapat modal usaha, pendapatan pedagang, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Ketika proses penempatan dan pembayaran dilakukan secara transparan, pedagang mendapatkan kepastian dan pemerintah memiliki sistem pengelolaan aset yang lebih akuntabel.
