Ketika sebuah kota memiliki jutaan aktivitas setiap harinya, pemerintah tidak mungkin menentukan kebijakan hanya berdasarkan perkiraan. Berapa banyak warga yang membutuhkan layanan kesehatan? Wilayah mana yang membutuhkan perbaikan infrastruktur? Bagaimana kondisi UMKM? Apakah sebuah program benar-benar memberikan dampak?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan satu hal yang sama: data.
Di era digital, data semakin penting dalam proses pemerintahan. Data bukan hanya kumpulan angka dalam spreadsheet, tetapi dapat menjadi dasar untuk memahami kondisi masyarakat, menemukan masalah, menentukan prioritas, hingga mengevaluasi apakah sebuah kebijakan berhasil.
Hal tersebut juga semakin relevan bagi Kota Malang. Pada Juni 2026, Pemerintah Kota Malang kembali menegaskan pentingnya budaya kerja berbasis data melalui Satu Data (SATA) Awards 2026. Pemerintah menyebut tata kelola data yang terintegrasi, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah (Pemerintah Kota Malang, 2026a).
Bayangkan pemerintah ingin menentukan wilayah yang membutuhkan peningkatan layanan kesehatan.
Tanpa data, keputusan mungkin hanya didasarkan pada laporan atau pengamatan yang sifatnya terbatas. Dengan data, pemerintah dapat melihat jumlah penduduk, distribusi fasilitas kesehatan, jumlah kunjungan pasien, kondisi kesehatan masyarakat, hingga persebaran wilayah secara geografis.
Data tersebut kemudian dapat dibandingkan untuk menemukan pola.
Misalnya, suatu wilayah memiliki jumlah penduduk tinggi tetapi akses terhadap fasilitas kesehatan relatif rendah. Kondisi tersebut dapat menjadi indikator bahwa wilayah tersebut membutuhkan perhatian lebih.
Prosesnya dapat digambarkan secara sederhana:
Data → Analisis → Identifikasi Masalah → Kebijakan → Evaluasi
Inilah konsep dasar dari data-driven policy, yaitu proses perumusan kebijakan yang menggunakan bukti dan informasi sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan.
Kota Malang telah memiliki Portal Satu Data yang menyediakan berbagai data dari organisasi perangkat daerah. Portal tersebut dirancang untuk menyediakan data publik yang transparan dan dapat digunakan oleh masyarakat, peneliti, maupun instansi.
Saat ini, portal tersebut mencatat lebih dari 82 ribu dataset dari 114 organisasi dan mencakup berbagai kelompok data.
Jumlah tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pemerintahan menghasilkan data dalam skala besar.
Data tersebut dapat mencakup bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, kependudukan, pelayanan publik, hingga pemerintahan.
Namun, memiliki banyak data belum tentu berarti pemerintah sudah menggunakan data secara optimal.
Yang lebih penting adalah memastikan data tersebut akurat, konsisten, terintegrasi, dan dapat dianalisis.
Bayangkan pemerintah menggunakan data jumlah penduduk yang tidak diperbarui selama bertahun-tahun untuk menentukan kebutuhan fasilitas publik. Hasil kebijakannya berpotensi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Karena itu, kualitas data menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan. Pemkot Malang sendiri menekankan pentingnya data yang akurat dan berkualitas dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Hasil sensus tersebut diharapkan dapat memperkuat basis data pembangunan, termasuk untuk perencanaan daerah, kebijakan fiskal, dan program pemberdayaan UMKM (Pemerintah Kota Malang, 2026b).
Sensus Ekonomi 2026 di Kota Malang berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan melibatkan 627 petugas untuk menjangkau seluruh wilayah kota.
Dengan data yang lebih lengkap, pemerintah memiliki gambaran yang lebih baik mengenai kondisi ekonomi masyarakat dan aktivitas usaha di wilayahnya.
Data tidak selalu berbentuk tabel. Dalam pengelolaan kota, lokasi juga menjadi informasi penting. Pemerintah dapat menggunakan data geospasial untuk mengetahui persebaran fasilitas kesehatan, sekolah, jaringan jalan, wilayah rawan bencana, hingga kepadatan penduduk.
Pemkot Malang bahkan telah mengembangkan Geoportal sebagai bagian dari pemanfaatan data geospasial untuk mendukung pembangunan dan pengambilan kebijakan berbasis fakta (Pemerintah Kota Malang, 2024).
Dengan menggabungkan data lokasi dan data statistik, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai suatu permasalahan.
Teknologi berperan penting dalam mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan. Dashboard dapat membantu pemerintah melihat indikator secara visual. Database memungkinkan data dari berbagai sumber disimpan secara terstruktur. Sistem integrasi memungkinkan perangkat daerah berbagi informasi. Sementara analitik data dapat digunakan untuk menemukan pola yang sulit terlihat hanya dari tabel.
Ke depannya, teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) juga dapat digunakan untuk membantu menganalisis data dalam skala besar.
Namun, AI bukanlah titik awalnya. AI tetap membutuhkan data yang berkualitas. Jika data yang digunakan tidak lengkap atau memiliki kesalahan, hasil analisis juga berpotensi bermasalah.
Karena itu, membangun tata kelola data yang baik merupakan fondasi sebelum pemerintah dapat memanfaatkan teknologi analitik dan AI secara lebih luas.
Penggunaan data tidak berhenti ketika sebuah kebijakan dibuat. Data juga diperlukan untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut berhasil.
Misalnya, pemerintah membuat program untuk meningkatkan pelayanan publik. Setelah program berjalan, pemerintah dapat membandingkan data sebelum dan sesudah implementasi.
Jika hasilnya tidak sesuai target, pemerintah dapat melakukan evaluasi dan memperbaiki kebijakan.
Dengan demikian, data menciptakan sebuah siklus:
ukur → analisis → putuskan → implementasikan → evaluasi → perbaiki.
Perkembangan teknologi membuat pemerintah memiliki semakin banyak sumber informasi. Tantangannya sekarang bukan hanya bagaimana mengumpulkan data, tetapi bagaimana memastikan data tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik.
Bagi Kota Malang, penguatan Satu Data, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, pemanfaatan data geospasial, dan pengembangan pemerintahan digital menunjukkan bahwa data semakin ditempatkan sebagai bagian penting dari proses pembangunan.
Pada akhirnya, pemerintahan berbasis data bukan berarti semua keputusan harus dibuat oleh algoritma. Justru manusia tetap menjadi pengambil keputusan.
Teknologi dan data berfungsi memberikan informasi yang lebih lengkap, bukti yang lebih kuat, dan gambaran kondisi yang lebih objektif. Karena kebijakan yang baik bukan hanya tentang seberapa cepat pemerintah bertindak, tetapi juga tentang seberapa tepat keputusan tersebut menjawab kebutuhan masyarakat.
Referensi
